KartaNews Investigasi — Di tengah derasnya arus transformasi digital nasional, peluang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru terancam menguap akibat pola pikir birokrasi yang dinilai belum siap menghadapi perubahan zaman. Sejumlah inisiatif bisnis digital lokal yang berpotensi menghasilkan miliaran rupiah per tahun dilaporkan tersendat, bukan karena minimnya pasar, melainkan akibat regulasi dan cara pandang sempit segelintir pengambil kebijakan.

Hasil penelusuran KartaNews menemukan bahwa berbagai gagasan bisnis digital berbasis daerah—mulai dari platform transportasi online lokal, digitalisasi UMKM, hingga sistem tiket dan retribusi wisata—kerap berhenti di meja PERMODALAN, Sistem dan SDM dalam Briokrasi. Proses yang berlarut MEMBUANG WAKTU, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpahaman terhadap model bisnis digital menjadi tembok tebal yang sulit ditembus oleh para pelaku usaha bisnis digital.

Ironisnya, bisnis digital dikenal sebagai sektor dengan biaya operasional rendah namun berdampak ekonomi tinggi. Tanpa membangun infrastruktur fisik mahal, sistem digital mampu menciptakan perputakaan uang dalam jumlah besar, memperluas lapangan kerja, dan memberikan pemasukan rutin bagi daerah melalui skema pajak, bagi hasil, maupun retribusi berbasis sistem.

Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Alih-alih difasilitasi, di berikan jalan permodalan pelaku bisnis digital justru dihadapkan pada kecurigaan berlebihan, pendekatan konvensional, hingga anggapan bahwa inovasi digital tidak memiliki kontribusi nyata terhadap PAD. Kondisi ini dinilai berbahaya, karena membuka peluang dominasi platform luar daerah bahkan luar negeri, sementara potensi lokal dibiarkan mati sebelum berkembang.

Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, terdapat kekhawatiran terselubung di balik lambannya dukungan terhadap bisnis digital. “Digital itu transparan. Semua transaksi tercatat, sulit dimanipulasi. Ini yang justru tidak disukai oleh sebagian pihak,” ungkapnya.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, daerah bukan hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga KEHILANGAN GENERASI INOVATOR MUDA YANG MEMILIH HENGKANG KE DAERAH ATAU NEGARA LAIN yang lebih ramah terhadap teknologi. KartaNews menilai, kegagalan membaca peluang bisnis digital sama artinya dengan membiarkan PAD bocor secara sistematis.

Sudah saatnya pemerintah daerah membuka mata dan berani meninggalkan birokrasi usang. Tanpa keberpihakan nyata terhadap bisnis digital lokal, jargon “digitalisasi daerah” hanya akan menjadi slogan kosong tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
#Penulis : FM95
#Sumber : FM95